Banggar atau badan anggaran adalah salah 1 kelengkapan
DPR. Dulu namanya Panggar atau panitia anggaran. Fungsinya menyusun APBN(P).
Dgn statusnya sbg Badan, Banggar menjadi lbh permanen dibandingkan ketika masih
bernama panggar yg bersifat ad hoc.
Selain banggar yg formal, ada juga istilah banggar kecil
yaitu tim penyusun anggaran di tingkat komisi2. Jadi ada istilah banggar besar
dan banggar kecil. Finalisasinya semua di banggar besar tentu saja melewati
sidang paripurna DPR. Anggota banggar (besar) berjumlah 85-87 orang. Diisi
secara proporsional sesuai dgn peroleh kursi DPR masing-masing partai. PD
sendiri selaku partai berkuasa mempunyai 22 org.
Ketua banggar ditentukan sesuai kespakatan masing2 fraksi
di awal DPR hasil pemilu terbentuk. Ada jatah2an sesuai peroleh kursi partai.
Menjadi anggota banggar itu merupakan impian setiap anggota DPR. Karena
dianggap tempat yg sangat basah dan pasti dapat sampingan sepanjang tahun. Kata
"Banggar" sendiri menjadi sangat terkenal ketika Wa Ode secara tak
sengaja membuka borok banggar di acara "Mata Najwa", dan semakin
lebih terkenal lagi ketika Pius "mark up" Lustrilanang cs coba2
merampok uang rakyat via proyek renovasi ruang banggar. Padahal borok dan
korupnya Banggar DPR itu, sebenarnya sudah berlangsung lama, hanya saja baru
sekarang saja jadi sorotan publik. Banggar itu sangat berkuasa karena
melaksanakan salah satu fungsi DPR : budgeting, disamping legislasi dan
pengawasan.
Selain pasti dapat setoran suap, anggta banggar juga
punya kewajiban utk mengisi kas partai. Kadang malah ditargetkan oleh para
ketua umum partai. Yang menarik adalah : bagaimana cara banggar korupsi?
Ada beberapa modus. Modus yg umum adalan dgn penentuan alokasi anggaran K/L
& daerah-daerah. 80% korupsi banggar dilakukan melalui APBN-P, karena
APBN-P hampir 100% kewenangan anggaran ada di banggar. Mulai dari mengusulkan
sampai menentukan jumlah dan peruntukannya. APBN-P itu adalah Anggaran tambahan
atas APBN tahun berjalan. Dananya berasal dari sisa anggaran, kelebihan
penerimaan, dana cadangan dst. APBN-P sendiri setiap tahun pasti mengalami
kenaikan, apalagi 3 tahun belakangan ini dimana sisa anggaran /silpa semakin
besar karena gagal terserap. Disamping itu, sumber APBNP jg berasal dari
kelebihan anggaran dari proyeksi asumsi2 makro yg ditetapkan pemerintah saat
pengajuan RAPBN. Proyeksi Asumsi2 makro yg dimaksud adalah : tingkat
pertumbuhan ekenomi, inflasi, kurs valuta, lifting minyak bumi dst.
Dari semua itu tadi, didapatlah total anggaran APBNP yang
dapat disusun dan disahkan oleh DPR. Untuk mudahnya kita asumsikan saja 300
Triliun. Nah 300 triliun inilah yg jadi bancakan para anggota banggar. Tentu
saja setelah dikurangi pengeluaran2 anggaran non proyek. Agar tertib
korupsinya, pimpinan banggar terlebih dahulu membagi-bagi jatah alokasi
anggaran untuk para anggota banggar, pimpinan banggar dan pimpinan DPR. Jatah
alokasi utk pimpinan DPR disebut2 : 250 milyar per orang, pimpinan Banggar
100 Milyar per orang dan anggota 25-50 milyar/ orang. Jatah alokasi anggaran
ini bebas "dijual" sendiri oleh yang bersangkutan atau dikembalikan (
jika jujur) atau dititipkan ke teman (jika takut). Bagi-bagi jatah alokasi
anggaran APBNP biasanya terjadi di awal penyusunan APBN yaitu di bulan2 maret-
April tahun berjalan.
Nah..lalu dimana korupsi atau permainannya? Karena
jumlahnya APBNP itu terbatas, maka tentu saja jd rebutan K/L dan daerah-daerah.
Sesuai dgn hukum ekonomi : jika ada supply dan demand akan tercipta pasar
dan harga. Maka di banggar DPR juga begitu. Bagaimana caranya mendapatkan
alokasi anggaran? Contoh bupati atau wali kota ingin dapatkan anggaran 25
milyar utk bangun jalan di daerahnya.
Langkah pertama, bupati/ wali kota tsb harus mengajukan
permohonan /proposal lengkap yg ditujukan ke Pimpinan Banggar DPR, cc :
Gub, Menkeu dst Langkah kedua : copy proposal tsb, dibawa ke jakarta dan
mulailah cari anggota banggar yg bisa membantu. Biasanya pakai calo anggaran.
Siapa saja calo anggaran itu? Boleh siapa saja yg mau dan mampu. Umumnya mereka
adalah staf ahli, staf DPR, PNS DPR, kader partai dll. Jika bupati/walkot atau
pengusaha yg jadi rekanannya kenal baik dengan anggota banggar, ya langsung
aja, dipastikan harga akan jadi lebih murah. Harga disini maksudnya fee yg harus
dibayar oleh bupati/ pengusaha utk menggolkan permohonan anggaran yg mereka
ajukan ke banggar.
Berapa harga beli atau suap atau fee ke banggar? Antara
4-7% dari total nilai anggaran yg diajukan. Bayar didepan. Cash. Ga boleh
utang.
Jadi jika bupati mau dapatkan anggaran 25 milyar, ya
tinggal kalikan saja. Sekitar 1-1.5 milyar. Harus cash dan didepan. Dimana
negosiasi& transaksi jual beli anggaran dilakukan? Ya dimana2.. Di DPR,
hotel2, di rumah dst. Maka dari itu, sudah biasa jika Hotel-hotel penuh saat
APBNP disusun. Jadi dapat dihitung, berapa fee/ suap yg diberikan kpd banggar
setiap tahun jika Total APBNP 300 triliun? Sekitar 15 - 21 triliun !!!
Apakah ada fee yg lbh besar. ada ! Contohnya kayak
fee utk DPPID transmigrasi yg kemarin ditangkap KPK. Feenya 10% dari anggaran
500 M. Kenapa PPID transmigrasi sangat besar? Karena itu adalah
"mainan" baru banggar dan diciptakan diujung2 deadline pengesahan
APBNP. Jadi silahkan teman2 hitung berapa kekayaan para anggota banggar jika
fee yg diterima setiap tahun 15-21 triliun.
Setelah semua proposal pengajuan anggaran dari K/L dan
daerah2 masuk ke pimp banggar, mulailah disaring satu persatu.mana yg
disetujui. Tentu saja persetujuan pimpinan banggar adalah atas permohonan yg
sudah diterima pembayaran fee nya dari pihak pemohon. Yg ga bayar,
dicoret ! Pada proses inilah sering terjadi tarik menarik bahkan
pertengkaran hebat sesama anggota banggar. Setelah semua proposal
disaring/sortir, lalu semuanya dibawa ke rapat banggar untuk disahkan dan
kemudian akan diteruskan ke menkeu. Oleh sebab itu, jika anda pengusaha, jangan
bermimpi bisa dapat proyek apbnp jika anda tidak "mengawal" anggaran
proyek dari awal penyusunan APBNP. Semua proyek2 APBNP itu sudah ada yg punya.
Yg namanya lelang atau tender itu ya hanya bohong aja. Sudah ada komitmen dari
awal untuk memenangkan pihak-pihak yang "bayar cash".
Umumnya mafia utama di banggar adalah para bendahara atau
wakil bendahara partai. Posisi mereka di banggar sangat strategis dalam mencari
uang. Namun tentu saja, yg paling berkuasa adalah pimpinan banggar itu sendiri.
Mereka berhak menyetujui atau menolak setiap permohonan anggaran.
Intermezzo...hotel2 yg sering dijadikan tempat transaksi
anggaran : mulia, grand melia, atlet century, sultan, bidakara, midplaza
dst.
Umumnya utk pengurusan proposal ke banggar memakai calo.
Banyak calo2 berkeliaran di DPR, mulai calo kecil sampai calo besar. Calo- calo
anggaran ini sering kumpul di kantin2 DPR atau di ruang2 para anggota DPR. Cari
informasi dan atur deal2 transaksi. Berurusan dgn calo besar lebih enak.
Biasanya mereka sudah punya "jatah" anggaran yg bisa dijual.
Didapatkan dari anggota banggar langganannya. Calo2 besar ini rata2 punya jatah
anggaran 100- 1 triliun per tahun. Jika margin fee yg diperoleh rata2 1% saja,
keuntungannya 1-10 M. Namun calo2 kecil juga diberi kesempatan hidup sebagai
wujud rasa kasihan dari banggar kepada para staf yang nyambi menjadi calo
anggaran, hitung2 rejeki tambahan.
Siapakah yang terkenal paling hebat di banggar DPR?
Disebut2 Tansil Linrung adalah jagoan no. 1. Dia wakil ketua. Berani, cerdas,
licin.
Badan Anggara DPR RI : Anggota
Nama
|
Fraksi
|
Jabatan
|
MELCHIAS MARCUS MEKENG
|
Partai Golongan Karya
|
Ketua
|
OLLY DONDOKAMBEY, SE
|
Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan
|
Wakil Ketua
|
MIRWAN AMIR
|
Partai Demokrat
|
Wakil Ketua
|
TAMSIL LINRUNG, S.PD
|
Partai Keadilan Sejahtera
|
Wakil Ketua
|
AKBAR ZULFAKAR,ST
|
Partai Keadilan Sejahtera
|
Anggota
|
TASLIM, S.Si
|
Partai Amanat Nasional
|
Anggota
|
HJ.DEWI CORYATI,MSI
|
Partai Amanat Nasional
|
Anggota
|
Dra. MARDIANA INDRASWATI
|
Partai Amanat Nasional
|
Anggota
|
EKO HENDRO PURNOMO
SUMBER: http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Anggaran_Dewan_Perwakilan_Rakyat
|
Partai Amanat Nasional
|
Anggota
|